MEDIABORGOLINDONESIA.COM, GRESIK, – Seperti diketahui baru-baru ini seluruh warga Gresik di hebohkan perihal pemberitaan di media online atau cetak, terkait “Bupati Gresik berani memberikan Rekomendasi dan kebijakan Atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa untuk kepentingan pribadi dengan bekerja sama dengan Komunitas Wartawan Gresik ( KWG dan PWI , dengan nilai fantastis anggaran mencapai Sepuluh Juta Rupiah per-desa bila dikalikan dengan jumlah seluruh desa yang ada di kabupaten gresik nilainya lebih dari 33 Milyar Rupiah,.
Yang seharusnya anggaran APBdes itu Bisa di peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat untuk membangun infrastruktur termasuk perekonomian dan Pertanian atau jalan desa dan lain lain..yang di mana diduga anggaran yang di nikmati oleh KWG dan PWI atas persetujuan atau sudah dikasih rekomedasi oleh bapak Bupati dan yang di laksanakan bersama- sama
Menurut informasi yang selama ini kita dapat dari elemen masyarakat dan media online Jawa Timur mengatakan kalau Bupati Gresik,sudah memberikan rekomendasi dan kebijakan anggaran kepada KWG dan PWI melalui APBDes dengan dalih bek’up.
Saat tim mediaborgolindonesia.com konfirmasi beberapa kepala desa terkait anggaran di buat KWG Dan PWI sudah di kasih Rekomendasi oleh Bupati. dan kepala desa juga tidak mengelak, cuma kita masalahnya terkait Laporan Pertanggung jawaban mas. “Lanjut kepala Desa wilayah Gresik kita pastikan pusing tujuh keliling terkait Laporan pertanggung jawaban nya, “tidak ada pos untuk itu mas, kalau dimasukkan lewat Dana Desa nanti kita salah karena Dana Desa sudah ada posnya masing – masing,
“Sementara pembuatan benner APBDes yang selama ini dipesan lewat Komunitas Wartawan Gresik seharusnya menjadi hak kelompok masyarakat sesuai dengan perintah undang undang, sementara Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Daerah hanya cukup untuk bayar tunjangan perangkat desa, tidak bisa di otak atik lagi, dan beberapa kepala desa juga mengatakan dengan nada geram kok bisa bapak bupati mengeluarkan Rekomendasi untuk upeti ke KWG dan PWI ada apa dengan bapak bupati , ini kan sudah termasuk pungli berjamaah, cetus nya beberapa kepala desa Gresik dengan nada bingung ketika di wawancarai terkait hal itu.
Suseto salah satu jurnalistik Media independen mediaborgolindonesia.com mengecam keras atas adanya Persetujuan bapak bupati untuk memberikan Rekomendasi dan kebijakan anggaran untuk Komunitas wartawan Gresik KWG dan PWI “karena sudah jelas jelas sudah di atur kalau wartawan Indonesia tidak boleh menyalagunakan profesi dan tidak boleh menerima suap.
“Dengan adanya Bupati Gresik sudah mengeluarkan Rekomendasi terkait anggaran Desa melalui APBdes untuk pengondisian wartawan KWG dan PWI. “Pak Kristiono Budi Utomo selaku aktivis Jatim”megecam keras dan menindaklanjuti adanya Bupati Gresik kerjasama dengan KWG atau PWI,kita akan melaporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) atas dugaan pengondisian anggaran yang di ambil dari sumber dana melalui APBdes. Dengan adanya pemberitaan ini gubernur Jatim dan KPK ikut serta melakukan evaluasi dan mendapatkan ketegasan tentang kinerja bupati Gresik supaya tidak menjadi gaduh ke semua elemen masyarakat.(team aktivis)
